OJT KPM: Penguatan Peran Kader dalam Konvergensi Penanganan Stunting

 Oleh : TPP Kec Watunohu

 

Kegiatan On the Job Training (OJT) Kader Pembangunan Manusia (KPM) resmi dibuka oleh Sekretaris Camat, Kadir, SE, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kader dalam mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusias dan diikuti oleh para KPM dari berbagai desa.

Dalam sambutannya, Kadir, SE menekankan pentingnya peran KPM sebagai ujung tombak dalam pengumpulan dan pengelolaan data konvergensi stunting. Ia juga mendorong peserta untuk serius mengikuti seluruh rangkaian pelatihan agar mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di lapangan.

Materi utama dalam kegiatan ini difokuskan pada penggunaan aplikasi eHDW (electronic Human Development Worker), yang disampaikan oleh Tenaga Ahli Kabupaten Kolaka Utara, yakni Sultan Darampa dan Sufli. Keduanya memberikan pemahaman teknis terkait input data, pemantauan sasaran, serta pemanfaatan aplikasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan berbasis data.

Selain itu, pendampingan teknis juga diperkuat oleh Pendamping Desa, yaitu Rusmin dan Andi Jayadi Fadli, serta Pendamping Lokal Desa Annisa Fauziyyah Syahrir. Mereka memberikan bimbingan langsung kepada peserta dalam praktik penggunaan aplikasi eHDW, sehingga peserta dapat memahami secara komprehensif.

Kegiatan OJT ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi KPM dalam mengelola data berbasis digital secara akurat dan tepat waktu. Dengan pemanfaatan aplikasi eHDW yang optimal, diharapkan intervensi program pembangunan manusia, khususnya dalam penanganan stunting, dapat berjalan lebih efektif dan terarah di tingkat desa.

Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, tenaga ahli, dan pendamping desa, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Kolaka Utara.

Read More

Sinergi Antara Kecamatan dan Pendamping Desa di Kecamatan Watunohu Dalam Mendukung OJT Kader Pembangunan Manusia (KPM)

  Oleh:  Annisa FS

Watunohu – Pendamping Desa Kecamatan Watunohu melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Camat Watunohu, Zakaria Kasim, SH, terkait pelaksanaan On the Job Training (OJT) Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan koordinasi ini berlangsung di Kantor Kecamatan Watunohu dan dihadiri oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta unsur pemerintah kecamatan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan OJT KPM di seluruh desa di Kecamatan Watunohu.

Dalam arahannya, Camat Watunohu menekankan pentingnya peran Kader Pembangunan Manusia sebagai ujung tombak dalam upaya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas pendataan, pemantauan, serta pelaporan yang dilakukan oleh KPM di lapangan.

Pendamping Desa (Rusmin, ST) dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana pelaksanaan OJT yang meliputi peningkatan kapasitas kader dalam pendataan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan layanan kesehatan dan gizi, serta penggunaan aplikasi e-HDW sebagai instrumen pelaporan kegiatan.

Selain itu, dibahas pula strategi pendampingan yang efektif agar KPM dapat menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pendamping desa, dan kader diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting di wilayah Watunohu.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan pelaksanaan OJT KPM berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.Watunohu – Pendamping Desa Kecamatan Watunohu melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Camat Watunohu, Zakaria Kasim, SH, terkait pelaksanaan On the Job Training (OJT) Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan koordinasi ini berlangsung di Kantor Kecamatan Watunohu dan dihadiri oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta unsur pemerintah kecamatan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan OJT KPM di seluruh desa di Kecamatan Watunohu.

Dalam arahannya, Camat Watunohu menekankan pentingnya peran Kader Pembangunan Manusia sebagai ujung tombak dalam upaya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas pendataan, pemantauan, serta pelaporan yang dilakukan oleh KPM di lapangan.

Pendamping Desa dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana pelaksanaan OJT yang meliputi peningkatan kapasitas kader dalam pendataan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan layanan kesehatan dan gizi, serta penggunaan aplikasi e-HDW sebagai instrumen pelaporan kegiatan.

Selain itu, dibahas pula strategi pendampingan yang efektif agar KPM dapat menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pendamping desa, dan kader diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting di wilayah Watunohu.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan pelaksanaan OJT KPM berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.Watunohu – Pendamping Desa Kecamatan Watunohu melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Camat Watunohu, Zakaria Kasim, SH, terkait pelaksanaan On the Job Training (OJT) Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan koordinasi ini berlangsung di Kantor Kecamatan Watunohu dan dihadiri oleh Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta unsur pemerintah kecamatan. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan OJT KPM di seluruh desa di Kecamatan Watunohu.

Dalam arahannya, Camat Watunohu menekankan pentingnya peran Kader Pembangunan Manusia sebagai ujung tombak dalam upaya konvergensi pencegahan stunting di tingkat desa. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas pendataan, pemantauan, serta pelaporan yang dilakukan oleh KPM di lapangan.

Pendamping Desa dalam kesempatan tersebut memaparkan rencana pelaksanaan OJT yang meliputi peningkatan kapasitas kader dalam pendataan sasaran rumah tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemantauan layanan kesehatan dan gizi, serta penggunaan aplikasi e-HDW sebagai instrumen pelaporan kegiatan.

Selain itu, dibahas pula strategi pendampingan yang efektif agar KPM dapat menjalankan tugasnya secara optimal, termasuk koordinasi dengan pemerintah desa dan tenaga kesehatan setempat. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pendamping desa, dan kader diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting di wilayah Watunohu.

Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal yang strategis dalam memastikan pelaksanaan OJT KPM berjalan efektif, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara.

Read More

Rapat Koordinasi TPP Kabupaten Kolaka Utara Melalui Zoom Meeting, Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa

 Oleh : Rusmin

 Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring melalui Zoom Meeting dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pendamping desa. Kegiatan ini dihadiri oleh Tenaga Ahli, Pendamping Desa (PD), serta Pendamping Lokal Desa (PLD) se-Kabupaten Kolaka Utara, yang mengikuti rangkaian acara dengan penuh antusias dan partisipasi aktif.

Rakor ini menghadirkan agenda strategis yang berfokus pada penguatan kompetensi teknis pendamping desa, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Kegiatan diawali dengan sesi On the Job Training (OJT) pembuatan Blogspot yang disampaikan oleh Sultan Darampa selaku Tenaga Ahli Kabupaten Kolaka Utara. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan secara rinci tahapan pembuatan blog mulai dari proses pendaftaran, pengaturan tampilan, hingga teknik pengelolaan konten yang efektif dan informatif.

Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga diajak untuk praktik langsung dalam membuat dan mengelola blog desa masing-masing. Hal ini bertujuan agar pendamping desa mampu mengoptimalkan penggunaan Blogspot sebagai media publikasi kegiatan desa, sarana transparansi informasi, serta dokumentasi program pembangunan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu, blog juga diharapkan menjadi wadah promosi potensi desa guna mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Sufly yang juga merupakan Tenaga Ahli Kabupaten Kolaka Utara. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman komprehensif terkait indikator penilaian BUMDes, mulai dari aspek kelembagaan, usaha, administrasi, hingga dampak ekonomi terhadap masyarakat desa. Sufly menekankan pentingnya tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha desa.

Lebih lanjut, disampaikan pula strategi peningkatan kinerja BUMDes melalui inovasi usaha, penguatan manajemen, serta peran aktif pendamping desa dalam melakukan pembinaan dan pendampingan. Pendamping desa diharapkan mampu menjadi fasilitator yang efektif dalam mendorong BUMDes agar berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Kegiatan Rakor berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi diskusi dan tanya jawab antara pemateri dan peserta. Berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi di lapangan turut dibahas secara konstruktif untuk mendapatkan solusi bersama.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh Tenaga Pendamping Profesional di Kabupaten Kolaka Utara semakin meningkat kapasitas dan kompetensinya, khususnya dalam pemanfaatan teknologi digital serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Dengan demikian, peran pendamping desa dalam mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Read More

PENYALURAN BLT DESA NYULE SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

Oleh : TPP Watunohu 

Pemerintah Desa Nyule melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk periode Januari sampai dengan Maret Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tunai bertempat di Kantor Desa Nyule dan dihadiri oleh Kepala Desa Nyule, Bapak Mappagilingsa, SE, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta pendamping desa yaitu Rusmin dan Andi Jayadi Fadli.

Penyaluran BLT Desa ini diberikan kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa serta verifikasi data yang dilakukan oleh pemerintah desa. Setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dengan demikian, untuk periode tiga bulan (Januari, Februari, dan Maret 2026), masing-masing KPM menerima total bantuan sebesar Rp900.000.

Secara langsung untuk menerima bantuan serta menandatangani daftar penerimaan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Kepala Desa Nyule, Mappagilingsa, SE, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa BLT Desa merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah desa dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang tergolong kurang mampu. Beliau berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Melalui penyaluran BLT Desa ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan dukungan bagi keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Read More

Festival Kampung Adat

  

 Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Festival Kampung Adat Cikondang, hari ini. Yandri menyebut Kampung Adat Cikondang miliki pemandangan yang indah jadi jika memungkinkan sebagian wilayah dijadikan Desa Wisata.

Adapun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) saat ini fokus untuk sukseskan Asta Cita 6 Presiden Prabowo Subianto, yaitu Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

Detik.com melaporkan bahwa Kesejahteraan itu dimulai dari Desa, olehnya Kemendes PDT mengajak sejumlah pihak untuk kolaborasi, salah satunya Lumbung Kesejahteraan Rakyat.

"Mari kita mulai Lumbung Pangan Desa di Indonesia dari Desa Adat Cikondang," kata Yandri dalam keterangannya, Minggu (9/11/2025).

Yandri menyebut Lumbung Pangan merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lagi di desa-desa di Indonesia. 

Lumbung Pangan Desa ini masuk 12 Rencana Aksi Kemendes PDT yaitu Swasembada Pangan.

Ia pun mengajak warga desa, utamanya Kampung Adat Cikondang untuk menyukseskan program-program Pemerintah yang masuk ke desa-desa seperti Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), BUMDesa hingga Sekolah Rakyat.

Warga desa diminta berpartisipasi dalam menyiapkan bahan baku untuk program MBG seperti Telur, Beras hingga ikan. Hal ini bakal memberi efek ekonomi bagi warga desa.

"Jika desa jadi penyuplai bahan baku untuk MBG akan membuat desa bangkit dari sisi ekonomi," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Lebih lanjut, Yandri berharap agar program-program Pemerintah yang ada didesa itu kemudian dikolaborasikan untuk mencapai program Indonesia Emas 2045. 

Read More

Pembangunan Desa Harus Mengendepankan Partisipasi dan Transparansi

  Oleh : Annisa FS

Pemerintah Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) dalam rangka persetujuan dukungan pengembalian pinjaman koperasi Desa Merah Putih di kantor Desa Sapoiha Senin ( 03/11/2025 ) dengan dihadiri Camat Watunohu, Kepala Desa beserta Perangkat Desa Sapoiha, BPD, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, serta pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

 Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.

 Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, pembentukan Koperasi ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan desa melalui pemberian pembiayaan yang berbasis pada pinjaman yang bersumber dari bank dengan dukungan fasilitas pengembalian pinjaman yang bersumber dari dana desa.

 Acara dibuka oleh Ketua BPD yang menegaskan pentingnya musyawarah sebagai wadah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat desa dan beliau sangat berharap keterlibatan Bisnis Asisten Kemenkop dalam mendampingi jalannya Koperasi ini .

 Permendesa PDT Nomor 10 Tahun 2025 adalah langkah penting dalam percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih.

Melalui Musdesus pada kesempatan ini Pendamping Desa menyampaikan bahwa kepala desa berwenang memberikan persetujuan pembiayaan pinjaman dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha KDMP.

Dengan mekanisme persetujuan dari Kepala Desa yang jelas, diharapkan koperasi ini dapat berkembang dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah desa.

 "Dana Dukungan  merupakan dana jaminan apabila terjadi gagal bayar saat melakukan pengembalian pinjaman dan  dana ini tidak boleh melebihi 30% dari pagu dana desa per tahun anggaran," himbau Rusmin dalam arahannya selaku Pendamping Desa.

 Dengan melihat potensi desa yang ada,pengurus KDMP berencana akan melakukan usaha pengadaan Cold Storage dengan tujuan menjadi tempat penampungan hasil dari para nelayan yang ada di Desa Sapoiha.

 Dalam sambutannya , Babinsa juga menyampaikan harapannya agar para pengurus KDMP bisa terbuka melakukan koordinasi kepada pihak - pihak yang turut mengawasi jalannya Koperasi ini .

 Rapat Musdesus ditutup oleh Kepala Desa Sapoiha dengan kesimpulan bersedia memberikan dukungan kepada KDMP yang di tuliskan dalam berita acara yang ditanda tangani serta diserah terimakan yang nantinya menjadi acuan dalam melaksanakan KDMP kedepannya.*

Read More

Camat Watunohu : "Penting Penyamaan Persepsi Tata Cara Pinjaman KOpdes MP"

  Oleh : Rusmin*)

Watunohu, Kolaka Utara — Pemerintah Kecamatan Watunohu menggelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2025 tentang  Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koprasi Desa Merah Putih serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Kegiatan ini berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dan dihadiri oleh berbagai pihak yang berperan penting dalam pembangunan desa.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Camat Watunohu, Musakkir, S.Pd., M.M., Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kolaka Utara, Sultan Darampa, serta Pendamping Desa Kecamatan Watunohu, Rusmin, S.T., dan Bisnis Asisten (BA) Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi mitra dalam penguatan ekonomi desa. Selain itu, para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) se-Kecamatan Watunohu juga hadir secara aktif dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Camat Watunohu, Musakkir, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan persepsi  Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan Koprasi Desa Merah Putih selain itu juga yang tak kalah pentingnya juga menyamakan persepsi mengenaiTata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kolaka Utara, Sultan Darampa, dalam pemaparannya menjelaskan secara rinci substansi dari Permendes PDTT Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur dukungan Pembiayaan Dana Desa sebesar maksimal 30% dari pagu Dana Desa yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan pengembalian pokok dan bunga/margin/bagihasil pinjaman yang telah jatu tempo

Lebih lanjut, Pendamping Desa Kecamatan Watunohu, Rusmin, S.T., menambahkan bahwa implementasi kebijakan ini sangatlah penting maka diharapkan pemerintah Desa bersama BPD segera melakukan Musyawarah Desa Khusus untuk Membahas persetujuan Kepala Desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.

Selanjutnya Pendamping Desa memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bisnis Asisten (BA) Koperasi Desa Merah Putih menyampaikan akan melakukan pendampingan dalam hal kegiatan bisnis dan dokumen KDMP untuk kelancaran jalannya kegiatan dan operasional KDMP tersebut

Di akhir kegiatan, peserta rapat menyepakati beberapa poin penting, antara lain:

1.     Seluruh desa di Kecamatan Watunohu akan segera melaksanakan Musyawarah Desa Khusus sesuai dengan RKTL

2.     Pendamping Desa dan TA P3MD akan melakukan fasilitasi dan pendampingan dalam Musyawarah Desa Khusus.

3.     Pemerintah desa akan memperkuat kolaborasi dengan lembaga KDMP untuk menunjang perekonomian masyarakat di desa

Kegiatan ditutup dengan ajakan dari Camat Watunohu agar seluruh kepala desa dan BPD serta pengurus KDMP terus meningkatkan koordinasi untuk kelancaran jalannya KDMP “Kita harus terus berinovasi dan bekerja dengan hati untuk kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan boleh berubah, tapi tujuan kita tetap sama — yaitu membangun desa yang mandiri dan berdaya,” pungkasnya.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah desa di Kecamatan Watunohu semakin siap menghadapi tahun anggaran 2026 dengan kerja yang ikhlas dan tulus untuk keberhasilan KDMP ini sehingga kesahtraan masyarakat dapat merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Read More

Selamat Bapak Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K sebagai Kepala Pusat PPMD

  

Kapus: "Kita Harus Berlayar Sambil Membangun Kapal"

SERAH TERIMA JABATAN di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDT yang langsung dipimpin oleh Kepala Badan BPSDM PMDDT Dr. Agustomi Masik, M.Dev.Plg dilaksanakan Jumat, 31 Oktober 2025 di Gedung A Lt. 3 Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Dalam sambutannya Kepala BPSDM menyampaikan pesan bahwa pergantian jabatan mutasi, rotasi maupun promosi adalah hal yang harus disyukuri sebagai siklus untuk mencapai posisi yang terbaik bagi kehidupan karir para pegawai. Jangan terjebak dengan ungkapan Sawang Sinawang.. Mungkin apa yang didapat saat ini tidak sesuai dengan harapan  namun mungkin merupakan pijakan untuk mendapatkan posisi yang kelak lebih bagus.

 “Semua tempat dan posisi jabatan memiliki problematika yang beragam oleh karena guna percepatan untuk mencapai tujuan kinerja yang menjadi program Kementerian Bapak Ibu yang dilantik untuk segera merapatkan barisan dan lari kencang. Berkarya jangan pernah menunggu  barisan rapi, kita bermain kano di arum jeram, banyak batu terjal yang harus dilalui sambil jalan.  Kita harus berlayar sambil membangun kapal.. jangan menunggu kapal selesai baru berlayar”.

 Lebih lanjut Kepala BPSDM PMDDT juga berpesan untuk pejabat yang digantikan posisi jabatannya sedapat mungkin membuat catatan akhir sebagai dokumen yang dapat dijadikan pijakan  untuk penggantinya pejabat yang baru, kalau belum ada dokumen akhir jabatan yang dibuat dapat menceritakan pengalaman dan problematika kerja kepada pengganti yang baru.

Jabatan Kepala Pusat PPMD dalam kesempatan ini juga bagian dari acara prosesi serah terima jabatan. Dari pejabat lama Drs. Hasman Ma’ani, M.Si kepada Kombes Pol. Heri Lesmono, S.I.K.

Di sambutan perkenalan dengan para pegawai di lingkungan P3MD yang dalam hal ini termasuk jajaran Tenaga Pendamping Profesional Pusat (TPP) Kapus baru di sesi perkenalan menyampaikan cerita bahwa pengalaman memimpin anggota berjumlah banyak pernah menjadi tugas di institusi terdahulu, sama halnya dengan jumlah TPP yang berkisar 30.000  personal lebih tersebar di seluruh Indonesia.

 Pemahaman tentang kepastian regulasi yang menjadi pijakan bekerja dalam pendampingan desa dan yang didampingi harus menjadi pemahaman bersama yang dapat menjamin para pihak tidak terjerat dalam masalah hukum sebagaimana yang banyak terjadi di desa-desa yang tersandera masalah Dana Desa. Kolaborasi dan memahami aturan bekerja harus dikedepankan untuk merealisasikan program yang dicanangkan Pimpinan dalam hal ini Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia untuk menjadikan Desa Maju Mandiri sesuai dengan Asta Cita ke Enam Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. 31/10/2025

Read More

Pemberian Penghargaan kepada Kemendes

 Ucapan Selamat dari TPP Kecamatan Watunohu atas Capaian Kinerja Menteri Desa PDTT yang Meraih Posisi Ketiga Menteri Terbaik Kabinet Indonesia Maju

Watunohu, Kolaka Utara – Tim Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia, atas capaian luar biasa dalam hasil survei kinerja berdampak yang menempatkan beliau di posisi ketiga sebagai Menteri terbaik dalam Kabinet Indonesia Maju.

 

Capaian prestisius ini menjadi bukti nyata atas kerja keras, dedikasi, dan komitmen kuat Kementerian Desa PDTT dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berdampak langsung bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Melalui berbagai program strategis seperti Dana Desa, Program Ketahanan Pangan, BUMDes, SDGs Desa, dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa, Kementerian Desa PDTT berhasil menggerakkan roda ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

 

Koordinator TPP Kecamatan Watunohu, Rusmin, ST dalam pernyataannya menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan buah dari kepemimpinan visioner dan langkah inovatif Menteri Desa PDTT yang mampu mendorong transformasi pembangunan desa ke arah yang lebih maju dan mandiri. “Kami dari Tim Pendamping Profesional Kecamatan Watunohu merasa bangga dan turut bersyukur atas pencapaian ini. Hasil survei tersebut mencerminkan kepercayaan publik terhadap kerja nyata Kementerian Desa yang benar-benar berdampak bagi masyarakat desa,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, pihak TPP Kecamatan Watunohu menilai bahwa keberhasilan Menteri Desa PDTT tidak terlepas dari sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping desa, serta seluruh elemen masyarakat desa yang terus bekerja bersama dalam semangat gotong royong untuk mewujudkan kemajuan desa. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi bagi seluruh pendamping desa di Kolaka Utara, khususnya di Kecamatan Watunohu, untuk semakin meningkatkan kualitas pendampingan dan pelayanan kepada masyarakat desa.

TPP Watunohu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program dan kebijakan Kementerian Desa PDTT, khususnya dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan berbasis kebutuhan desa. Mereka berharap keberhasilan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan desa agar terus bekerja dengan semangat, integritas, dan tanggung jawab yang tinggi.

 

“Pencapaian Menteri Desa sebagai salah satu menteri terbaik menunjukkan bahwa pembangunan desa bukan lagi isu pinggiran, tetapi telah menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Kami berharap prestasi ini menjadi energi positif bagi seluruh jajaran pendamping desa untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” tambah salah satu anggota TPP.

 

Akhirnya, TPP Kecamatan Watunohu menyampaikan doa dan harapan agar Menteri Desa PDTT terus diberi kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan dalam memimpin kementerian, serta mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi di masa mendatang. Ucapan selamat ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga cerminan semangat kebersamaan dalam membangun desa menuju Indonesia maju dan sejahtera.

 

 Oleh : Rusmin, ST

Read More

Salam Berdesa dari TPP Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara

 Salam Berdesa dari TPP Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara: Wujud Semangat Membangun Desa Mandiri dan Sejahtera

Oleh : Rusmin

Watunohu, Kolaka Utara — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara terus menunjukkan komitmen dan semangatnya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa melalui semangat Salam Berdesa. Gerakan ini menjadi simbol kebersamaan, gotong royong, serta dedikasi dalam memperkuat kapasitas pemerintahan desa menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui program Salam Berdesa, TPP Kecamatan Watunohu berupaya mempererat sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Fokus utama kegiatan ini adalah memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan transparansi penggunaan Dana Desa, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Koordinator TPP Kecamatan Watunohu (Rusmin, ST) menyampaikan bahwa Salam Berdesa bukan hanya slogan, melainkan gerakan nyata yang mengedepankan semangat kebersamaan dalam membangun desa. “Kami hadir untuk mendampingi, bukan menggantikan peran pemerintah desa. Tujuan kami adalah membantu desa agar semakin kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan,” ujarnya dalam kegiatan temu koordinasi di Kantor Kecamatan Watunohu.

Berbagai kegiatan pendampingan telah dilakukan, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), pendampingan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), serta pemantauan pelaksanaan program ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penguatan lembaga desa.

Salah satu contoh nyata keberhasilan pendampingan TPP di Kecamatan Watunohu adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Masyarakat kini lebih terbuka dalam memberikan masukan, turut serta dalam kegiatan gotong royong, serta mendukung program inovatif desa seperti pengembangan wisata mangrove di Desa Sapoiha dan penguatan ketahanan pangan di beberapa desa lainnya.

Selain itu, TPP juga berperan aktif dalam mendorong transformasi digital desa melalui penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan platform informasi publik desa. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di era digital.

“Semangat Salam Berdesa adalah wujud pengabdian kami untuk membangun desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera. Kami percaya, perubahan besar berawal dari desa yang kuat,” tambah salah satu pendamping lokal desa (PLD) di Watunohu.

Melalui kolaborasi yang erat antara TPP, pemerintah desa, dan masyarakat, Kecamatan Watunohu terus bergerak maju menuju desa-desa yang produktif dan mandiri. Salam Berdesa menjadi simbol semangat perubahan, kebersamaan, dan kemajuan desa-desa di Kolaka Utara, sejalan dengan visi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia dari desa.

Read More

Yandri Susanto, Menteri Terbaik 3 Kepercayaan Publik

 Yandri Susanto, Menteri Terbaik 3 Kepercayaan Publik

JAKARTA – SindoNews. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional.

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews)

Read More

Lahabaru, Siap Produksi Ikan Nila Jumlah Besar

  Oleh : Annisa Fauziyyah Syahrir

Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan desa/kelurahan di tahun 2025.Pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menetapkan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20% dari total Dana Desa  untuk program ketahanan pangan dan hewani.

Berdasarkan keputusan musyawarah Desa yang telah dilaksanakan, maka Badan Usaha milik desa ( Bumdes ) Sejahtera Mandiri Desa Lahabaru Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati  “ Budidaya ikan Nila “ sebagai kegiatan ketahanan pangan tahun 2025.

Tepatnya pada hari selasa , 29 Juli 2025 telah dilaksanakan penebaran bibit ikan nila sebanyak 12000 ekor di tambak dengan luas kurang lebih 0,5 Ha.

Penebaran bibit ikan nila   dihadiri oleh Camat Kecamatan Watunohu , Kepala Desa beserta perangkat Desa Lahabaru , Bhabinkamtibmas , Babinsa , dan didampingi langsung oleh Tenaga Ahli dan Pendamping Desa P3MD .

Oleh : Annisa FS

BUMDes Lahabaru memilih ikan nila karena merupakan komoditas yang relatif mudah dibudidayakan dan memiliki permintaan pasar yang stabil. 

Menurut  Syahruddin, selaku  Kepala Desa Lahabaru,  "ikan nila sangat disukai oleh masyarakat setempat .  Penjualan ikan nila dipasaran sangat cepat habis sehingga budidaya ikan nila ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai kegiatan ketahanan pangan"

Sebelumnya , telah dilakukan  langkah awal yaitu mengenali potensi unggulan desa. Setelah potensi diidentifikasi, BUMDes Lahabaru didampingi Pendamping Desa menyusun rencana usaha yang mencakup analisis kebutuhan modal, sarana, tenaga kerja, serta target pasar. 

Untuk Desa Lahabaru , dana desa 20 % sebesar Rp. 191.536.000 dengan rincian sewa tambak sebesar 75.000.000 dengan jangka waktu sewa 5 tahun. Sehingga total dana desa untuk budidaya ikan nila sebanyak Rp. 130.425.000

Adapun Kelebihan dari dana desa 20% akan di peruntukan untuk kegiatan lain ketahanan pangan yang lain Yaitu usaha distributor beras. 

Dengan kapasitas produksi yang cukup besar ini, diharapkan BUMDes Lahabaru dapat memenuhi kebutuhan ikan nila di Desa  dan sekitarnya. Sangat besar harapan para pengurus Bumdes Lahabaru budidaya ikan nila ini bisa berhasil sehingga dapat mendukung tujuan Pemerintah  agar desa tidak hanya mengandalkan bantuan pangan, tetapi mampu memproduksi, mengelola, dan mengonsumsi hasil pangan dari lingkungannya sendiri.

Read More

Sapoiha Salurkan BLT Tahap III

 Oleh : Annisa Fauziyyah Syahrir

Pemerintah Desa Sapoiha kembali menunaikan kewajibannya terhadap warganya, telah disalirkan bantuan langsung tunai periode Juli – September 2025 kepada 10 kelompok penerima manfaat (KPM. 

Setiap KPM seperti biasanya selama ini masing-masing menerima Rp 300 ribu untuk perbulannya. Sehingga setiap KPM menerima Rp 900. Ribu selama tiga bulan berturut-turut. 

“Bantuan langsung Tunai yang diberikan sebanyak Rp. 300.000 perbulan sehingga total yang diterima 10 KPM dari  bulan juli - september tahun 2025 sebanyak Rp. 900.000, ungkap Kepala Desa Sapoiha, H. Wisbahuddin

Menurut Kades, kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Desa Sapoiha Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara pada hari Rabu , 17 september 2025 yang dimulai pada pukul 09.00 dan selesai pada puku 10.00 wita  .Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Camat Kecamatan Watunohu , Kepala Desa Sapoiha Beserta perangkat desa ,Ketua BPD Beserta anggotanya , Pendamping desa dan Pendamping Lokal Desa. 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini merupakan kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kades juga menjelaskan bahwa kreteria, penerima BLT di desa Sapoiha sebagian besar kategori Lansia yang sudah tidak bekerja .

Kegiatan penyaluran BLT berlangsung secara terbuka dan tertib , satu persatu nama penerima dipanggil langsung oleh Kaur keuangan desa sapoiha .

H.  Wisbahuddin menegaskan agar BLT yang diterima dipergunakan sebaik - baiknya untuk mencukupi kebutuhan dasar sehari - hari seperti membeli sembako dan kebutuhan lainnya , jangan sampai dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak mendesak .

Pemerintah desa Sapoiha sangat berharap dengan pemberian BLT ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Read More