Evaluasi Program Desa 2026, TAPM Kolaka Utara Pimpin Rakor TPP Zona 2
Kolaka Utara – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) wilayah Zona 2 Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program desa tahun anggaran 2026.
Pertemuan ini difokuskan untuk mengukur sejauh mana progres pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan di tingkat desa, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Rapat koordinasi yang bertempat di wilayah Zona 2 ini dipandu secara langsung oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Suply, yang juga bertindak sebagai Ketua Kelas untuk TPP Zona 2. Dalam arahannya, Bapak Suply menekankan pentingnya sinergi dan pengawasan melekat dari para pendamping desa agar seluruh program yang direncanakan dapat terealisasi tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Ia menginstruksikan agar pendamping terus memperkuat fungsi fasilitasi di desa binaan masing-masing.
Adapun sejumlah agenda strategis dan evaluasi yang menjadi sorotan utama dalam rakor meliputi: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Memastikan penyaluran dana BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjalan lancar tanpa adanya potongan dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Ketahanan Pangan: Mengevaluasi pemanfaatan anggaran ketahanan pangan desa, baik dari sektor nabati maupun hewani, agar memberikan dampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Gerai Koperasi Desa Merah Putih: Membahas perkembangan pembangunan dan pengelolaan gerai koperasi yang digadang-gadang menjadi pusat perputaran ekonomi kerakyatan di desa.
Sarana dan Prasarana (Sarpras) Lainnya: Menilai kemajuan pembangunan fisik infrastruktur desa yang dibiayai melalui Dana Desa.Program Non-Sarpras: Mengevaluasi berbagai program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pelatihan keterampilan, dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa lainnya.
Melalui rakor ini, Bapak Suply berharap seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Zona 2 Kolaka Utara memiliki kesepahaman langkah. Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan strategi pendampingan di sisa tahun anggaran agar kemandirian desa di Kabupaten Kolaka Utara dapat segera terwujud.
0 komentar:
Posting Komentar