About

HARI DESA NASIONAL

Bersama Pemerintah Kab. Kolaka Utara Mermperingati Hari Desa Nasional.

KETAPANG DESA

Penebaran Benih Ikan Nila Salin.

KOORDINASI PENDAMPING ZONA II

Evaluasi Progres Pendampingan.

OJT KPM KECAMATAN WATUNOHU

Peningkatan Kapasitas Kader Dalam Mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Iingkat Desa.

DERMAGA TUA

Dermaga Tua Desa Sapoiha salah satu Pusat Wisata Kuliner di Kecamatan Watunohu.

Selasa, 27 Oktober 2026

 

*Cegah Stunting, Desa Nyule Kecamatan Watunohu Gelar Rembuk Stunting Bersama Lintas Sektor*


*NYULE, WATUNOHU, Kolaka Utara* – Dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting, Pemerintah Desa Nyule, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara, menggelar kegiatan Rembuk Stunting.


Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur terkait, antara lain perwakilan Pemerintah Kecamatan Watunohu, Puskesmas Watunohu beserta tenaga kesehatan yang ada di desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), serta perangkat desa dan unsur masyarakat Desa Nyule.


Kegiatan ini difasilitasi oleh Pendamping Desa Kecamatan Watunohu dan turut hadir Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Sultan Darampa, yang memberikan penjelasan teknis terkait peran serta Pemerintah Desa dan pemanfaatan Dana Desa dalam penanganan stunting di desa.


Rembuk stunting ini menjadi forum musyawarah untuk membahas langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan stunting di tingkat desa.






Dalam pembahasannya, peserta rembuk sepakat untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor. Beberapa poin strategis yang dibahas meliputi:


1.  *Peningkatan Edukasi:* Sosialisasi pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pemenuhan gizi seimbang, dan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita.

2.  *Penguatan Data:* Validasi dan pemutakhiran data keluarga berisiko stunting dan balita stunting di Desa Nyule agar intervensi lebih tepat sasaran.

3.  *Optimalisasi Peran Posyandu:* Meningkatkan peran aktif kader Posyandu dan tenaga kesehatan desa dalam pemantauan tumbuh kembang anak.

4.  *Konvergensi Program:* Menyelaraskan program desa, seperti pemberian makanan tambahan (PMT), penyediaan air bersih dan sanitasi, dengan program dari Puskesmas dan Kecamatan.


Perwakilan dari Puskesmas Watunohu dalam pemaparannya menekankan bahwa stunting bukan hanya masalah tinggi badan, tetapi berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan secara bersama-sama sejak dari keluarga.


Sementara itu, pihak Kecamatan Watunohu mengapresiasi inisiatif Desa Nyule dalam menggelar rembuk ini dan berharap hasil rembuk dapat ditindaklanjuti dalam RKPDes dan menjadi program prioritas desa dalam upaya mewujudkan Desa Nyule bebas stunting.


Senin, 26 Oktober 2026

 

*PEMERINTAH DESA WATUNOHU GELAR REMBUK STUNTING DIRANGKAI RKPDes PERUBAHAN APBDes 2026 DAN PENYUSUNAN RKPDes 2027*


*WATUNOHU, KOLAKA UTARA * Pemerintah Desa Watunohu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara menggelar kegiatan Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Musyawarah RKPDes / APBDes Perubahan Tahun 2026 serta Penyusunan dan Penetapan RKPDes Tahun 2027, bertempat di Balai Desa Watunohu, pada [isi tanggal kegiatan].

    Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Watunohu beserta Kasi Pemerintahan dan PMD, Kepala Puskesmas Watunohu beserta staf, Kepala Desa Watunohu dan seluruh aparat desa, Ketua BPD beserta anggota, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, Koordinator Kecamatan Tenaga Pendamping Profesional (Korcam TPP) Watunohu, serta sejumlah tokoh masyarakat, kader Posyandu, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Bapak Sultan Darampa, melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) guna memantau pelaksanaan kegiatan serta memastikan proses perencanaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Kegiatan ini juga difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang turut mendukung jalannya musyawarah, sehingga proses pembahasan dan perencanaan dapat berlangsung dengan baik.

Melalui Rembuk Stunting, pemerintah Desa Watunohu bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait stunting serta merumuskan langkah-langkah penanganan yang tepat, terarah, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Musdes Perencanaan Tahun Anggaran 2027 menjadi forum penting untuk menampung aspirasi masyarakat, membahas kebutuhan prioritas Watunohu, serta menyusun rencana pembangunan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Rembuk stunting ini bertujuan untuk membahas capaian dan kendala penanganan stunting di Desa Watunohu serta menyelaraskannya dengan perencanaan pembangunan desa tahun mendatang.

Dalam paparan KPM Desa Watunohu, disampaikan capaian e-HDW (Human Development Worker) pada Triwulan III tahun 2025-2026 dengan posisi capaian sebesar *85,55%*. 

Dari capaian tersebut, terdapat tiga sasaran yang menjadi perhatian:

1.  Keluarga 100% terdata dan terlayani

2.  Anak usia 0-59 bulan sebanyak 3 orang yang telah ter-update datanya dengan capaian 35%

3.  Remaja Putri (Rematri) sebanyak 112 orang dengan capaian 95,55%

Selain itu, terdeteksi 1 orang Calon Pengantin (Capin) yang sebelumnya terlewatkan pendataannya dan baru terdeteksi setelah menikah, sehingga tidak perlu lagi dilakukan updating data di aplikasi e-HDW.

Kepala Desa Watunohu dalam sambutannya menegaskan bahwa hasil rembuk ini menjadi dasar penting untuk penganggaran di tahun 2027. Adapun sejumlah kebutuhan prioritas yang diusulkan untuk masuk dalam APBDes 2027 adalah dukungan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil, pengadaan peralatan medis untuk Posyandu, serta pengadaan meja dan sarana pendukung Posyandu lainnya.

Sementara untuk fokus perencanaan pembangunan 2027, musyawarah menyepakati beberapa kegiatan yang tertunda di tahun 2026 menjadi perhatian utama, yaitu pembangunan *drainase untuk saluran banjir* dan pembangunan *got / saluran limbah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Program Makan Bergizi Gratis (MBG)* untuk menjaga sanitasi dan kesehatan lingkungan.

Camat Watunohu dalam arahannya mengapresiasi capaian Desa Watunohu dan menekankan pentingnya konvergensi antar lintas sektor. "Penurunan stunting bukan hanya tugas Puskesmas dan desa, tapi tugas bersama. Drainase dan limbah MBG yang dibahas hari ini adalah bentuk intervensi sensitif yang sangat tepat untuk mencegah stunting," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Komitmen Bersama Rembuk Stunting dan Kesepakatan RKPDes Tahun 2027 oleh seluruh unsur yang hadir.


Selasa, 30 Juni 2026

 Oleh: TPP Kec. Watunohu

Penyaluran BLT Tahap 2 Desa Nyule Periode April-Juni Disalurkan Langsung Kepala Desa

NYULE, WATUNOHU – Pemerintah Desa Nyule, Kecamatan Watunohu, kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap 2 untuk periode bulan April, Mei, dan Juni 2026. Penyaluran dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa Nyule, Bapak Mappagilingsa, SE, pada Hari Kamis 18 Juni 2026, di Kantor Desa Nyule.

Kegiatan penyaluran ini turut disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Nyule serta Pendamping Desa Kecamatan Watunohu. Kehadiran unsur BPD dan pendamping desa menjadi bentuk transparansi dan pengawasan langsung agar penyaluran bantuan tepat sasaran sesuai data penerima yang telah ditetapkan, bantuan yang disaalurkan berupah uang tunai sebesar Rp. 300.000 pre bulan dengan total yang di terima selama triwulan Rp. 900.000 per KPM.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Mappagilingsa, SE menyampaikan bahwa BLT periode April-Juni merupakan upaya pemerintah desa untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya keluarga yang masuk dalam kategori penerima manfaat.

“Penyaluran kita laksanakan secara langsung dan terbuka. Saya berharap bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok keluarga selama tiga bulan ke depan,” ujar Bapak Mappagilingsa, SE.

Sebagai bentuk perhatian kepada warga yang tidak dapat hadir, Pemerintah Desa juga melakukan penyaluran door to door. Bagi warga penerima BLT yang sedang sakit atau memiliki keterbatasan fisik, bantuan diantarkan langsung ke rumah masing-masing oleh tim dari Pemerintah Desa. 

Langkah ini mendapat apresiasi dari warga. “Terima kasih Pak Kades dan seluruh perangkat desa. Yang sakit saja diantarkan sampai di rumah. Ini sangat membantu kami,” ungkap salah satu penerima manfaat.

Dengan selesainya penyaluran BLT Tahap 2 ini, Pemerintah Desa Nyule berharap dapat terus menjaga akuntabilitas, kedekatan dengan warga, dan memastikan seluruh program bantuan sosial berjalan lancar hingga ke lapisan masyarakat paling membutuhkan.



Sabtu, 06 Juni 2026


  
Dermaga Tua Sapoiha : Spot Kuliner Hidden Gem Baru di Kolaka Utara
 
Kalau kamu ke Watunohu, Kolaka Utara, jangan cuma lewat. Di Desa Sapoiha ada Dermaga Tua yang sekarang naik daun jadi pusat wisata kuliner baru. Suasana laut + jajanan lokal = combo yang susah ditolak.

Dermaga tua yang dulu cuma jadi tempat sandar perahu nelayan, kini berubah wajah. Soreh hari dermaganya rame. Warga dan wisatawan numpuk di sepanjang sisi dermaga buat nikmatin sunset sambil jajan.

- *Pisang goreng & jagung rebus*: Camilan murah meriah sambil duduk di bibir dermaga.
- *Es kelapa muda + kopi manja*: Pas buat netralisir pedasnya sambal.

Keunikan Dermaga Tua Sapoiha: konsepnya masih alami. Nggak ada bangunan cafe megah. Kursi kayu + tikar + lampu teplok di malam hari. Justru itu yang bikin vibes-nya beda dari resto modern.

Warga setempat juga dapat dampaknya. Banyak ibu-ibu PKK dan pemuda desa sekarang buka lapak UMKM di sekitar dermaga. Jadi wisata kulinernya sekalian gerakin ekonomi Desa Sapoiha.
 
*Lokasi*: Dermaga Tua, Desa Sapoiha, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara  
*Jam rame*: 16.00 - 22.00 WITA, paling pas sunset  

Pemdes Sapoiha rencananya bakal tambah lampu penerangan + tempat sampah biar dermaganya tetap bersih dan nyaman.

Dermaga Tua Sapoiha buktiin kalau wisata nggak harus mahal dan ribet. Cukup laut, senja, dan rasa lokal yang autentik. Cocok buat kamu yang lagi cari spot nongkrong anti mainstream di Kolut.

Udah pernah ke Dermaga Tua Sapo Iha belum? Menu apa yang paling kamu rekomendasiin di sana?

Rabu, 03 Juni 2026


Evaluasi Program Desa 2026, TAPM Kolaka Utara Pimpin Rakor TPP Zona 2

Kolaka Utara – Tenaga Pendamping Profesional (TPP) wilayah Zona 2 Kabupaten Kolaka Utara menggelar Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program desa tahun anggaran 2026. 

Pertemuan ini difokuskan untuk mengukur sejauh mana progres pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan di tingkat desa, sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala di lapangan. Rapat koordinasi yang bertempat di wilayah Zona 2 ini dipandu secara langsung oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Kolaka Utara, Bapak Suply, yang juga bertindak sebagai Ketua Kelas untuk TPP Zona 2. Dalam arahannya, Bapak Suply menekankan pentingnya sinergi dan pengawasan melekat dari para pendamping desa agar seluruh program yang direncanakan dapat terealisasi tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Ia menginstruksikan agar pendamping terus memperkuat fungsi fasilitasi di desa binaan masing-masing. 

Adapun sejumlah agenda strategis dan evaluasi yang menjadi sorotan utama dalam rakor meliputi: Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Memastikan penyaluran dana BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjalan lancar tanpa adanya potongan dan sesuai dengan regulasi terbaru.
Ketahanan Pangan: Mengevaluasi pemanfaatan anggaran ketahanan pangan desa, baik dari sektor nabati maupun hewani, agar memberikan dampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.
Gerai Koperasi Desa Merah Putih: Membahas perkembangan pembangunan dan pengelolaan gerai koperasi yang digadang-gadang menjadi pusat perputaran ekonomi kerakyatan di desa.
Sarana dan Prasarana (Sarpras) Lainnya: Menilai kemajuan pembangunan fisik infrastruktur desa yang dibiayai melalui Dana Desa.Program Non-Sarpras: Mengevaluasi berbagai program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), pelatihan keterampilan, dan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa lainnya.
Melalui rakor ini, Bapak Suply berharap seluruh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Zona 2 Kolaka Utara memiliki kesepahaman langkah. Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan strategi pendampingan di sisa tahun anggaran agar kemandirian desa di Kabupaten Kolaka Utara dapat segera terwujud. 

struktur

STRUKTUR REDAKSI WEBBLOGSPOT TPP WATUNOHU


            PENANGGUNG JAWAB : KORCAM TPP WATUNOHU

            PIMPINAN REDAKSI    : ANDI JAYADI FADLY

            STAF REDAKSI            :


            KONTRIBUTOR :

            1. 


Minggu, 24 Mei 2026

Percepat Penuntasan Data KPM, Pemdes Lahabaru Gelar Rapat Koordinasi

Pendamping Desa bersama Pemerintah Desa Lahabaru menggelar rapat koordinasi guna mempercepat pendataan serta penginputan data layanan pencegahan stunting pada aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW). Langkah ini diambil untuk memastikan akurasi data sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) agar konvergensi penanganan stunting berjalan optimal.

Kepala Desa Lahabaru Syahruddin menegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait langkah kongkrit dalam percepatan pendataan dan penginputan data pada aplikasi electronic Human Development Worker (eHDW) di balai desa setempat. Rakor ini difokuskan untuk mengevaluasi sejauh mana progres penginputan data sasaran prioritas, khususnya terkait layanan pencegahan stunting di tingkat desa. 

Pendamping Desa (Andi Jayadi Fadly, SH) dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya peran aktif KPM dalam melakukan pembaruan data secara berkala. Menurutnya, data yang akurat dan real-time sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa dan pusat sebagai dasar pengambilan kebijakan serta penyusunan program intervensi kesehatan masyarakat."Aplikasi eHDW ini adalah instrumen penting dari Kementerian Desa untuk mengawal 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Oleh karena itu, percepatan penginputan data ini tidak bisa ditunda agar sasaran seperti ibu hamil, balita, dan calon pengantin di desa kita bisa terpantau dengan baik," tegas Kepala Desa Dalam rapat tersebut, KPM Desa Lahabaru memaparkan beberapa kendala teknis yang dihadapi di lapangan, mulai dari kendala jaringan hingga proses sinkronisasi data pada sistem eHDW. 

Pemerintah Desa dan KPM kemudian menyepakati langkah tindak lanjut, termasuk penyediaan fasilitas pendukung dan jadwal evaluasi rutin mingguan untuk memastikan seluruh data telah dientri dengan tuntas.  Rakor ini ditutup dengan komitmen bersama antara Pemerintah Desa Lahabaru dan KPM untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi eHDW demi mewujudkan generasi penerus yang sehat dan bebas stunting.